• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Staf PSAT BPPT Mengikuti Sosialisasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman

Staff Pusat Sistem Audit Teknologi diwakili oleh Mahi Ghiyast mengikuti agenda sosialisasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPPT dan Ombudsman RI. Kegiatan ini dibuka oleh sambutan Sekretaris Utama BPPT, Prof. Ir. Wimpie Agoeng N. Aspar, MSCE., Ph.D. Kemudian paparan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM., Ph.D terkait materi sosialisasi pelayanan publik. Agenda ini diagendakan di Ruang rapat Audiovisual, Lantai 14 Gedung II BPPT, Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340 pada hari rabu 24 Oktober 2018.

Di Pemerintahan Indonesia dari jaman dulu hingga sekarang, problem institusi pemerintah dan pegawai negeri adalah kemauan dari hati nurani untuk melayani masyarakat. Kebanyakan dari pegawai negeri menyepelekan dan semaunya sendiri dalam melayani masyarakat, dan menjadi rajin hanya jika ada pengawasan. Dibanding dengan negara lain, ditinjau dari istilah saja sudah tidak tepat, diluar negeri disebut public servant (yang melayani publik),sedangkan di Indonesia pegawai negeri (stereotip sebagai yang punya negara, maka harus dilayani).

Sebenarnya Ombudsman tidak diperlukan jika seluruh institusi dan pegawai negeri mematuhi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tetapi dalam pelaksanaanya banyak institusi dan ASN yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, seperti contohnya pelayanan publik yang diskriminatif, sudah diterapkan saberpungli mulai Oktober 2016 tetapi dalam prakteknya masih banyak pungutan liar dalam pelayanan pemerintah. maka salah satu fungsi Ombdsman adalah sebagai lembaga yang mengawasi terkait integritas sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Posisi Ombudsman adalah sebagai mediator, tidak memihak pada salah satu institusi pemerintah. Pada tahun 1978, terdapat 180 Ombudsman di 90 negara, karena dalam satu negara ada lebih dari satu Ombudsman dengan fokus pengawasan masing-masing. Ombdsman Di Indonesia sebagai rujukan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, karena sistem pemilihan ketua berdasarkan seleksi, bukan ditunjuk seperti kebanyakan negara-negara lain, sehingga dianggap lebih kompeten. Dalam peranannya,  Ombudsman Indonesia aktif pada Asian Ombudsman Association dan International Ombudsman Institute.

Kebijakan strategis dalam pencegahan melanistrasi:

  1. Membentuk kementrian khusus pendayagunaan aparatur negara
  2. Menerbitkan UU No. 37 tahun 2008 tetntang Ombudsman, yaitu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
  3. Merubah pola rekrutmen ASN

Indikator dalam mewujudkan pelayanan publik kelas dunia:

  1. Tidak ada pungutan liar
  2. Tidak teradi praktek diskriminasi
  3. Birokrasi bersih dan melayani
  4. Paperless / technology based services (contoh: negara-negara skandinavia sebagai tolok ukur karena disana Ombudsman pertama kali berkembang)

Tiga aktivitas utama Ombudsman:

  1. Menindaklanjuti laporan
  2. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri
  3. Melakukan survey kepatuhan terhadap Kementrian/Lembaga dan Pemda

(Mahi Ghiyast/Editor)


© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT