• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webinar Pengenalan Undang-Undang Sisnas Iptek UU No. 11 Tahun 2019

Pusat sistem audit teknologi BPPT pada hari Rabu, 3 Maret 2021 menyelenggarakan webinar dengan judul Pengenalan Undang-Undang Sisnas Iptek UU No. 11 Tahun 2019. Webinar ini memiliki tujuan untuk memperkaya diskusi dan pemahaman terkait UU Sisnas Iptek. Pelaksanaan webinar dilakukan secara daring melalui dua pembicara yakni dari personil PSAT BPPT. Bapak Dr. Ir. Arwanto, M.Si  selaku Direktur Pusat Sistem Audit Teknologi yang bertindak selaku moderator menyampaikan bahwa webinar ini merupakan ajang berbagi ilmu bagi PNS dan CPNS memahami undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang harus dipahami selaku instansi iptek baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini merupakan proses belajar kita bersama.

Aprilia Nur, S.Kom - Pembicara 1

Undang - Undang No. 11 Tahun 2019 ini merupakan pengganti Undang - Undang No. 18 Tahun 2002. Seperti yang kita ketahui, selama lebih dari 1 dekade ini, Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebelumnya, seluruh kegiatan IPTEK dipayungi oleh Undang - Undang No. 18 Tahun 2002, namun seiring perkembangan IPTEK, Undang - Undang ini sudah tidak mampu memayungi perkembangan IPTEK dan rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu, disusunlah Undang - Undang No. 11 Tahun 2019. Perbedaan antara Undang - Undang No. 11 Tahun 2019 dengan Undang - Undang No. 18 Tahun 2002 antara lain dari segi jumlah bab dan pasal, peleburan dan penambahan bab dan pasal, pertimbangan penyusunan dan pembaharuan undang – undang terkait, asas dan tujuan pada kedua undang – undang tersebut.

Irsyad Fadhil, S.Kom - Pembicara 2

IPTEK memiliki peran sebagai landasan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan manusia, meningkatkan peradaban bangsa, meningkatkan kemandirian bangsa, melindungi NKRI dan kekayaan alamnya. IPTEK juga sebagai modal dan investasi pembangunan nasional jangan pendek, menengah, dan panjang yang nantinya tersusun dalam Rencan Induk Pemajuan IPTEK.

Diskusi

Pertanyaan dari Rizky

1)Sanksi administrasi hingga pidana, urgensi sampai sejauh mana? Apakah KUHP sudah diakomodir.
2)Kalau ada sanksi berarti ada pencegahan, ada salah satu sisi.
A : Peneliitian yang lingkungan berbahaya harus ada izinnya. Orientasi agar mengeluarkan luaran, agar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti dan perekayasa dapat dilakukan dengan batas pensiunnya diperpanjang. Saya tidak paham terkait KUHP, mohon jika sesuatu yang dapat dibagi bisa dishare.

Pertanyaan dari Hana
Q : Apakah UU sisnas Iptek menginisiasi pembentukan BRIN
A : Tentu ini menjadi inisiasi pembentuk BRIN, karena setiap lembaga butuh pengarahan BRIN sudah diatur Peraturan Presiden no 74 tahun 2018 terkait fungsi dan organisasi apa saja yang terlibat.
Amanat pasal 48 UU no 11 tahun 2019. Ada tiga ayat, ayat pertama untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN dibentuk presiden. Ketentuan BRIN diatur dalam peraturan presiden.

Rangkuman

Iptek untuk pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Peran BPPT sudah ditugaskan, Iptek menjadi perencana pembangnan nasional dan terintegrasi dengan UU nomor 25. Terdapat beberapa tatanan seperti nonmelatur baru, saat ini ada nonmelatur pengkajian. Sebelumnya yang kita kenal hanya litbang. Jika kita berbicara litbang, kita berbicara terkait inovasi. Inovasi memiliki dampak terhadap industri.  


© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT