• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telusur : Regulasi bagi CRISPR/Cas9 Sebagai terobosan dalam bioteknologi


Image

Di antara solusi teknologi pangan atas menyusutnya lahan optimal bagi tanaman penting di Indonesia seperti kedelai adalah transgenik. Namun demikian dibalik prospek kemampuan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pangan, teknologi transgenik yang selama ini digunakan, juga mengandung ancaman, terutama keamanan kesehatan. Pengendalian penerapan teknologi transgenic di Indonesia diatur dalam PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, dengan membentuk Tim Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKH PRG). Setelah 15 tahun bekerja, KKH PRG telah merilis 40 produk pangan. Dari 40 produk tersebut, hanya 6 yang merupakan hasil litbangjirap.

Pada teknologi PRG yang selama ini umum digunakan, gen-gen pengkode resistensi terhadap antibiotik disisipkan kepada molekul tanaman target. Teknik ini ternyata mengandung potensi ancaman dampak bagi lingkungan jika tanaman PRG mengalami persilangan dengan tanaman non PRG dimana dikhawatirkan gen-gen resisten antibiotik akan tersebar ke lingkungan. Di samping itu, produknya juga dapat menimbulkan reaksi alergi pada sekelompok orang.

Untuk mengatasi kelemahan teknologi rekayasa genetika tersebut, kini telah ditemukan teknologi pengedit DNA (CRISPR/Cas9) oleh pemenang Nobel bidang kimia tahun 2020, yaitu Dr. Emmanuelle Charpentier dan Dr. Jennifer Doudna. Teknologi ini mendesain ulang sifat-sifat unggul pada level molekuler tanpa mengintroduksi gen-gen asing (gb.1).

Image
Teknologi CRISPR/Cas9 telah direspon positif oleh beberapa negara antara lain USA, Canada dan Australia dengan memberlakukan status “not regulated” bagi produk gene editing (PGE) pada skema regulasi mereka (gb.2). Hal ini menyebabkan PGE akan lebih cepat masuk ke tahap komersialisasi dan diperkirakan penerimaan masyarakat akan lebih baik dibanding PRG.
Image
Jika PGE hendak dikategorikan sebagai “not regulated” di Indonesia, maka diperlukan revisi sederhana melalui revisi Permen KLHK mengenai alur kerja tim KKH PRG sebagai turunan Perpres no. 53/2014 dengan tetap menerapkan PP no.21/2005 tanpa mengingkari Protokol Cartagena yang tertulis di UU no.21/2004.

Tentang Penulis

Ira Nurhayati Djarot
Ir. Ira Nurhayati Djarot, M.Sc., Ph.D. merupakan personil Pusat Sistem Audit Teknologi dengan kelompok keahlian bidang bioteknologi. Pendidikan strata 1 beliau ditempuh di Institut Bogor dengan bidang studi Agronomi. Sedangkan pendidikan magister beliau ditempuh dengan bidang yang sama di University of Wisconsin Madison USA. Kemudian beliau melanjutkan ke pendidikan Doktor di Australian National University pada bidang Plant Science. Saat ini beliau menjabat jabatan fungsional sebagai Ahli Peneliti Madya. Beliau juga produktif dalam mempublikasikan penelitian baik pada jurnal nasional maupun internasional.

© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT