• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telusur : Open Innovation


Image

Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan lembaga pengkajian dan penerapan (termasuk BPPT) bertanggung jawab menghasilkan inovasi dan mendorong keberhasilan penerapannya. Inovasi teknologi tidak sekedar menghasilkan pembaharuan teknologi dalam bentuk prototipe, tetapi harus sampai di pasar atau pengguna dalam bentuk produk siap pakai.
Dalam praktiknya, inovasi di lembaga jirap pemerintah bukanlah perkara mudah. Lembaga jirap pemerintah bukan entitas komersial, sehingga inovasinya hanya sampai prototipe, sedangkan pabrikasi dan komersialisasinya harus dikerjakan oleh mitra industri. Tidak jarang desain teknologi yang diserahkan ke industri harus direvisi untuk menyesuaikan dengan teknis pabrikasi dan mungkin juga selera pasar. Bahkan untuk produk teknologi alat dan obat kesehatan, untuk sampai ke pasar harus memdapatkan sertifikasi edar dulu dari pihak regulator yang proses normalnya cukup panjang. Karena itu inovasi sering di-stigma-kan dengan mahal, makan waktu, dan ketidakpastian pasar.
Untuk mengatasi permasalahan inovasi, pada tahun 2003, Henry Chesbrough dari Universitas California Barkely-USA, memperkenalkan paradigma baru inovasi yang disebut dengan open innovation (inovasi terbuka). Berbeda dengan sistem inovasi tertutup/konvensional, dimana komunikasi dalam rantai inovasinya berjalan secara linier dan pelakunya bekerja individual, inovasi terbuka bekerja dengan cara keroyokan (crowdsourcing). Berbagai pihak dengan keunggulan kompetensinya bersepakat untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan bersama. Dalam sistem inovasi terbuka, calon pengguna, pabrikan, dan regulator sudah

mulai dilibatkan pada proses pengembangan teknologi. Dengan pemilihan mitra yang cermat dan cara kerja yang tepat, inovasi terbuka akan memperbesar sumberdaya teknologi dan hal spesifik yang akan dihadapi di rantai hilir sudah diakomodir sejak awal, sehingga kualitas rancangan teknologi lebih siap dan perjalanan rantai inovasi lebih cepat.
Adalah wajar jika para kontributor akhirnya akan mengklaim hak kekayaan intelektual atau hak pengendalian atas produk inovasi bersama. Di lain pihak, kejelasan akan tanggungjawab dan hak dari para kontributor seringkali menjadi kritikal faktor dalam suksesnya kerja keroyokan. Karena itu kejelasan target bersama yang dilengkapi dengan “project management” yang mengikat tanggungjawab dan hak para kontributor menjadi sangat urgen dalam inovasi terbuka. Lantas, apakah TFRIC BPPT dapat dikategorikan sebagai inovasi terbuka? TFRIC diawali dengan membagi-bagi produk teknologi yang perlu dibuat oleh setiap anggotanya, untuk maksud memerangi musuh bersama (covid-19). Setelah itu, anggotanya lepas dan bekerja sesuai polanya sendiri. Jika benar demikian, tepatkah dikategorikan sebagai inovasi terbuka? Namun demikian rancangbangun teknologi mBSL-2 BPPT, barangkali dapat dikategorikan sebagai model inovasi terbuka di internal BPPT (jika unit kerja dipandang sebagai entitas mandiri), dimana 9 unit kerja diikat dalam STKK yang menjelaskan tanggungjawab output dari masing-masing unit kerja sehingga menghasilkan satu output akhir yang tepat guna dan disambut pasar.
Open innovation tentunya merupakan bagian dari ekosistem inovasi. Karena itu BPPT perlu memiliki satu konsep ekosistem inovasi sebagai panduan pelaksanaan inovasi di BPPT, termasuk cara menyiapkan kultur kerjanya.

Tentang Penulis

Aprilia
Ir. Subiyanto, M.Sc merupakan personil Pusat Sistem Audit Teknologi dengan jabatan fungsional Ahli Peneliti Utama.

© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT