• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Standar dan Regulasi dalam Industri Kendaraan Listrik dan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)

Program perhitungan Total Factor Productivity (TFP)  kegiatan Pusat Sistem Audit Teknologi menyelenggarakan diskusi terhadap standar dan regulasi dalam industri kendaraan listrik dan SPKLU. Kajian meliputi kendaraan listrik dan SPKLU begitu penting karena listrik merupakan alternatif energi yang bersih, hemat biaya serta merupakan kemandirian energi dalam negeri. Apabila melihat sejarah kesiapan pengembangan kendaraan bermotor listrik, 5 perguruan tinggi telah melakukan penelitian kendaraan listrik sejak tahun 2012 (UI, ITB, UGM, UNS dan ITS). Lembaga riset seperti BPPT dan LIPI juga melakukan riset terkait pengembangan kendaraan listrik.

Apabila mengacu pada keputusan rapat pengembangan kendaraan bermotor listrik nasional di DPR tanggal 29 November 2018:

  1. Seluruh pemangku kepentingan; DPR RI, Pemerintah, BUMN, Universitas, Lembaga Penelitian, dan pelaku industri harus mendukung program kendaraan bermotor listrik.
  2. Perpres yang akan diterbitkan oleh Pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional, Indonesia harus menjadi leader dalam program kendaraan bermotor listrik nasional..
  3. Skema insentif fiskal dan non fiskal yang menyeluruh dan memprioritaskan tidak hanya lokasi produksi tetapi juga TKDN yang terkandung di dalamnya komponen riset dan pengembangan dalam negeri.
  4. Kementerian dan BUMN harus menjadi pionir sebagai konsumen kendaraan bermotor listrik, hal ini akan didukung oleh APBN/APBD.
  5. Sinergi Lembaga Pendidikan dan pelaku industri, baik BUMN maupun Swasta, agar prototipe yang telah ada dapat dikembangkan dalam skala industri.
  6. Mendorong pengembangan inovasi melalui riset-riset yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi, lembaga riset, dan individu.

 Sampai saat ini, pemerintah sudah menerbitkan berbagai peraturan terkait kendaraan listrik meliputi:

  • Kebijakan dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik telah diatur dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang merupakan amanat dari UU 30 Tahun 2007 tentang Energi.
  • Perpres Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait. (status saat ini dalam finalisasi di Kemensetneg)
  • Pengaturan Tarif Rp/kWh, untuk instalasi pendukung kendaraan bermotor listrik berupa Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) saat ini mengacu pada Permen ESDM No. 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah dirubah oleh Permen ESDM No.41/2017.
  • Kementerian ESDM dengan Badan Standardisasi Nasional telah merumuskan dan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan baterai yang mengacu pada standar International Electrotechnical Commission (IEC) / International Organization for Standardization (ISO).

Infrastruktur Pengisian Listrik

  1. Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero);
  2. Dalam melaksanakan penugasan PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan BUMN dan / atau Badan Usaha lainnya.

Pemateri : Dr.Agus Widodo, B.Sc.M.T.


© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT