• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT Mengundang Narasumber Terkait Kaji Ulang SKKNI Penilai TKT

 

Pusat Sistem Audit Teknologi (PSAT - BPPT) menyelenggarakan konsinyering sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penilai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Konsinyering tersebut berlangsung pada tanggal 11 - 12 Maret 2019 di Tangerang.  Pada konsinyering tersebut turut mengundang narasumber dari Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi Kementerian Tenaga Kerja yakni Bapak Aris Hermanto.

Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi Kemenaker Aris Hermanto menjelaskan keluaran SKKNI ini tidak hanya sebatas menjadi standar, tapi harus diturunkan menjadi kurikulum silabus dan modul pendidikan atau pelatihan. SKKNI ini nantinya akan menjadi standar atau prosedur atau SOP didalam pelaksanaan kompetensi dibidang penilaian Tingkat Kesiapan Teknologi. Menurut Kemenaker, tahun ini merupakan tahun peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia),  sehingga perlu adanya pengembangan standar kompetensi nasional yang tidak hanya untuk mengatur ASN (Aparatur Sipil Negara) tetapi juga semua lapisan masyarakat termasuk swasta.

Menurut, Aris Hermanto, dalam pengusulan SKKNI perlu adanya instansi yang memperkasai pembuatan dan pengesahannya. Namun jika dalam praktiknya belum menemukan instansi yang melingkupi pengusulan SKKNI ini, maka BPPT dapat mengajukan SKKNI ini kepada Kementrian Tenaga Kerja untuk kemudian diregister dan disahkan. Seperti contohnya dalam pembuatan Standar Oceanografi yang harusnya diprakarsai oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, tetapi karena telah melakukan koordinasi sebelumnya maka dapat dilanjutkan pembuatan standarnya oleh LIPI. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pengajuannya ke Kemenaker, dokumen SKKNI ini perlu disahkan dan melampirkan Surat Keputusan dari Kepala Pusat Unit atau Direktur Unit.

Sedangkan dalam aspek teknis penulisan, terdapat beberapa hal yang perllu diperhatikan diantaranya:

  • Dokumen format SKKNI, perlu menghindari kata-kata yang tidak dapat diukur seperti memahami.
  • Dokumen format SKKNI, pada bagian Elemen Kompetensi harus menggunakan kalimat aktif,  berisi langkah-langkah yang menyusun judul, dan kalimat yang melengkapi judul.
  • pada bagian Kriteria Unjuk Kerja, harus menggunakan kalimat pasif, harus mengandung kata-kata yang mengandung arti batasan seperti kata-kata sesuai dengan atau berdasarkan.
  • Kode Etik Penilai TKT, harus sudah dibuat ketika dokumen SKKNI ini disahkan karena dijadikan sebagai rujukan dalam kode etik dokumen SKKNI. Kode Etik Penilai TKT ini tidak harus dibukukan, cukup dibuat dalam bentuk dokumen saja.

Notulis: Anisa Hermawati, S.Kom.

Dokumentasi: Dampit Widiastuti

Penanggung jawab: Ardhy Yuliawan, S.T.


© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT