• (021) 75791390
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peran BPPT Melakukan Alih Teknologi Fast Charging Station dan KBLBB

 

Pada hari Rabu 18 Agustus 2021, Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT menyelenggarakan Webinar dengan tema "Kesiapan Implementasi KBLBB dan SPKLU di Kota Depok". Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok dan PT MAB. Pelaksanaan webinar tersebut didasarkan atas kebutuhan koordinasi dalam rangka integrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan, kebijakan, serta industri.

Pada webinar tersebut ada hal yang menarik disampaikan oleh Bapak Dr. Ir. Barman Tambunan (Selaku Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi). Bapak Dr. Ir. Barman Tambunan menyampaikan bahwa , "Peran BPPT Melakukan alih teknologi Fast Charging Station untuk KBL Roda-2, Roda-4, Battery Swap Station (SPBKLU), serta Charging Station Management System (CSMS) untuk operator maupun aplikasi mobile user." disampaikan pada Webinar Kesiapan Implementasi KBLBB dan SPKLU di Kota Depok.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Alih teknologi merupakan salah satu peran BPPT sebagai Lembaga Litbangjirap. Berkat peningkatan alih teknologi, industri di Indonesia tidak lagi memerlukan bahan baku atau bahkan teknologi yang dibeli dari luar negeri. Hal ini tentu saja akan membuat produk-produk di dalam negeri lebih murah karena teknologi yang dibutuhkan asli karya dalam negeri dan tidak harus terbebani oleh biaya impor. Bahkan jika semakin banyak teknologi yang dikembangkan di Indonesia, tenaga kerja yang terserap oleh industri akan semakin besar dan tentu saja akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Meski begitu, terdapat beberapa tantangan penerapan teknologi yang harus dihadapi. Diantaranya adalah standarisasi produk, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, kerjasama dengan industri, infrastruktur, hingga sistem politik dan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Unggul menekankan bahwa dalam implementasi inovasi teknologi diperlukan kerjasama tiga komponen yakni pemerintah, industri serta lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang riset dan pengembangan agar implementasi teknologi berjalan maksimal.


© 2021 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Pusat Sistem Audit Teknologi - BPPT